Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko

Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
  4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997
  5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997
  6. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
  8. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
  1. Surat Permohonan perubahan hak
  2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)
  3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
  4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari 400 m2 untuk luar perkotaan
  5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)
  6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
  7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.
Biaya Pengurusan : Silahkan Hubungi Kami

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Dasar Hukum:
  1. Undang-undang No 5 Tahun 1960
  2. Undang-undang No 16 Tahun 1986
  3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
  5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
  7. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
  8. Perda tentang Rumah Susun (Belum semua daerah punya Perda)
Persyaratan:
  1. Permohonan yang disertai proposal pembangunan rumah susun
  2. Identitas pemohon (Perorangan/Badan Hukum)
  3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli
  4. Ijin layak huni
  5. Advis Planinng
  6. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan Rumah Susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya *)
Biaya Pengurusan : Silahkan Hubungi Kami

Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko

Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
  4. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
  6. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
  1. Surat Permohonan perubahan hak
  2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai cukup
  3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :
    1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)
    2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan *)
  4. sertifikat Hak Atas Tanah (aslinya)
  5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan
  6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
  7. Bukti pelunasan BPHTB
Biaya Pengurusan : Silahkan Hubungi Kami

Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik

Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
  4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
  5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
  1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
  2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
  3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

    • Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
    • sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
    • surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau
    • petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau
    • akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
    • akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
    • akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
    • risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
    • surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
    • Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
    • lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
    • Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya UUPA
  4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat / penduduk setempat.
  5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.
Biaya Pengurusan : Silahkan Hubungi Kami

Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar

Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
  4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
  5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
  1. Surat Permohonan
  2. Identitas diri Wakif (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)
  3. Identitas diri Nadzir (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)
  4. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
  5. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai:
    1. pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus menerus
    2. keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang tetua adat/penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.
  6. Akta Ikrar Wakaf
  7. Surat Pengesahan Nadzir
  8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
Biaya Pengurusan : Silahkan Hubungi Kami


Hubungi Kami (Kantor)

Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No.29
Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung Jakarta Timur
 
Telp : 021-960 102 76
HP : 0812 1381 4827
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hubungi Kami (Rumah)

Griya Bekasi Permai I2 No.14
Telajung Cikarang Barat

Telp : 021-960 102 76
HP : 0812 1381 4827
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.