Penggabungan Sertifikat

Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
  4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
  5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
  1. Permohonan yang disertai alasan Penggabungan tersebut.
  2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
  3. Sertifikat Hak Atas Tanah asli, dengan catatan :
    1. Jika semua Sertifikat yang digabung sudah menggunakan SU maka tidak diperlukan pengukuran (harus ada pernyataan dari pemohon bahwa bidang tanah yang akan digabung tidak ada perubahan fisik)
    2. Jika salah satu atau semua Sertifikat yang digabung masih menggunakan Gambar Situasi, maka perlu dilaksanakan pengukuran
    3. Jika SU pada salah satu atau semua Sertifikat tidak memenuhi syarat teknis atau ada perubahan bentuk dan ukuran, maka perlu dilakukan pengukuran
Biaya Pengurusan : Silahkan Hubungi Kami

Hubungi Kami (Kantor)

Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No.29
Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung Jakarta Timur
 
Telp : 021-960 102 76
HP : 0812 1381 4827
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hubungi Kami (Rumah)

Griya Bekasi Permai I2 No.14
Telajung Cikarang Barat

Telp : 021-960 102 76
HP : 0812 1381 4827
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.