Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Dasar Hukum:
  1. Undang-undang No 5 Tahun 1960
  2. Undang-undang No 16 Tahun 1986
  3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
  5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
  7. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
  8. Perda tentang Rumah Susun (Belum semua daerah punya Perda)
Persyaratan:
  1. Permohonan yang disertai proposal pembangunan rumah susun
  2. Identitas pemohon (Perorangan/Badan Hukum)
  3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli
  4. Ijin layak huni
  5. Advis Planinng
  6. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan Rumah Susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya *)
Biaya Pengurusan : Silahkan Hubungi Kami